SATUKOMANDO – Ketua Lembaga Sosial Masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia (LSM KAKI) Lampung Lucky Nurhidayah mengatakan jika pihaknya menemukan kejanggalan kegiatan atau proyek maka dirinya menghadapi Organisasi Masyarakat (Ormas) tertentu yang diduga ditugaskan untuk mengamankan dan menjaga Dinas Pengairan Sumber Daya Air dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Lampung.

Ketua KAKI Lampung, Lucky menyayangkan tindakan para oknum Ormas tersebut yang diduga menghalangi tugas LSM sebagai sosial kontrol dan berhak melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) jika diduga ada kejanggalan dalam pelaksanaan kerja atau proyek terutama Pemerintahan.

“Saya sangat sesalkan kejadian-kejadian seperti itu, kenapa oknum Ormas ini terkesan melindungi Dinas Perkim dan PSDA Provinsi Lampung, apa yang sudah mereka dapat?, ini menimbulkan asumsi liar tentunya, jangan-jangan mereka (Oknum Ormas) itu sudah dapat banyak proyek atau ‘jatah’ di dinas itu”. Ujarnya. Sabtu (9/9/23).

Ketua DPW KAKI Lampung juga mengungkapkan adanya dugaan indikasi korupsi dan menurutnya ada juga dugaan pengamanan oleh oknum Ormas tersebut yang terkesan seperti menjaga dan melindungi dinas tersebut dinilainya tidak pantas.

“Padahal sudah jelas di dalam aturan negara bahwa yang melindungi itu harus nya aparat kepolisian percuma kita punya Polri-TNI, dan kenapa pula kepala dinas memakai oknum tersebut, dan kami segenap jajaran Dewan Pimpinan Wilayah Lampung (KAKI-LAMPUNG) akan menggelar aksi tentunya, karena hal ini tak bisa dibiarkan” tegasnya.

Lucky juga menyampaikan pihaknya segera akan menggelar aksi unjukrasa guna menyampaikan dugaan korupsi karena diduga Dinas Perkim dan PSDA hingga kini selalu lolos dari pemeriksaan oleh APH.

“Ada apa ini, saya yakin dugaan temuan di lapangan itu banyak dari tahun ke tahun tapi kenapa gak ada yang menggelar aksi atau melaporkan ke APH sampai sekarang? Itu pertanyaan dasar yang cukup besar” terangnya.

Untuk itu, Ketua KAKI Lampung siap melaporkan dan menggelar aksi unjukrasa guna mendukung serta mendesak APH untuk mengkaji ulang dan memeriksa kejanggalan proyek di Dinas Perkim dan PSDA Provinsi Lampung tersebut dari tahun ke tahunnya.

“Kita sudah siapkan beberapa sample data kegiatan yang janggal karena diduga sarat korupsi dan ‘kocok bekem’ oleh oknum dinas dan pada hari Senin tanggal 11 depan kami akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi kami karena kami dilindungi undang-undang”. Tandasnya. (rd)