KPU Jelaskan Masalah Pemutakhiran Data Pemilih yang Bikin PSU di Kuala Lumpur

KPU Jelaskan Masalah Pemutakhiran Data Pemilih yang Bikin PSU di Kuala Lumpur

Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan terkait gaduh pemungutan suara di Kuala Lumpur, Malaysia, yang harus diulang untuk dua metode pemilihan, yakni metode pos dan kotak suara keliling (KSK) karena dinilai ada permasalahan serius.

Permasalahan tersebut bermula saat Bawaslu menemukan adanya pelanggaran administratif oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Hasyim menyebut, sesuai rekomendasi Bawaslu, pemungutan suara harus didahului dengan pemutakhiran data pemilih.

“Tentu saja karena ada perubahan daftar pemilih, jumlah pemilih dan kemudian ada perubahan metode pemilih untuk PSU, nanti juga akan kami laksanakan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi penetapan daftar pemilih dulu,” kata Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Senin (26/2).

Dalam kasus ini, PPLN Kuala Lumpur diduga tidak secara cermat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih berdasarkan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih) yang berimbas pada membludaknya pemilih khusus (DPK) pada hari pemungutan suara karena pemilih yang seharusnya memilih dengan metode pos tapi tidak mendapatkan surat suaranya.

Selain itu, Hasyim memastikan akan cermat dalam menentukan pemilih untuk PSU mendatang. Ia mengatakan pemilih yang sudah memberikan suaranya di TPS tidak akan masuk ke dalam DPT PSU.

“Kita cross check dengan daftar hadir untuk pemilu metode TPS, baik itu daftar hadir pemilih TPS yang berasal dari DPT, DPTb, maupun DPK,” ungkapnya.

Kendati begitu, Hasyim belum bisa memastikan PSU Kuala Lumpur kapan dilaksanakan. Namun, ia menyebut rencana metode PSU akan dilakukan dengan metode TPS dan KSK.

Sebelumnya, Hasyim menyebut bahwa khusus untuk Kuala Lumpur, rekapitulasinya pun akan menyusul. Sebab, dalam aturan KPU, rekapitulasi PPLN paling lambat dilakukan hingga 22 Februari 2024. Ia menegaskan, rekapitulasi di Kuala Lumpur tak akan melebihi dari rekapitulasi nasional yakni 20 Maret 2024.

“Intinya rekapitulasi penghitungan suara di Kuala Lumpur harus sudah selesai sebelum penetapan hasil pemilu nasional oleh KPU dilakukan. Jadi kalau tanggal 20 Maret 2024, itu adalah penetapan hasil pemilu oleh KPU,” pungkasnya.

KPU Jelaskan Masalah Pemutakhiran Data Pemilih yang Bikin PSU di Kuala Lumpur

Eksplorasi konten lain dari SATUKOMANDO.COM

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Kembali ke Atas

Eksplorasi konten lain dari SATUKOMANDO.COM

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca