Koalisi Masyarakat Sipil Desak Seluruh Anggota KPU dan Bawaslu Mundur

Investasi Jangka Panjang, Mahasiswa KKN Unila Sumbang 3.000 Bibit Sengon dan Pinang

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mendesak seluruh anggota KPU dan Bawaslu mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban. Mereka menilai, KPU dan Bawaslu telah gagal menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Dalam keterangan tertulisnya, Koalisi Masyarakat Sipil menyebut sejak 18 Februari lalu KPU di beberapa kabupaten/kota memutuskan untuk menghentikan dan menjadwalkan ulang pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan. Di saat yang sama, Bawaslu juga menyarankan agar Sirekap KPU dihentikan.

“Keputusan KPU untuk menghentikan dan menjadwalkan ulang pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak rezim Jokowi,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangannya, Kamis (22/2).

Mereka menyebut, hal ini diduga kuat dilakukan untuk melancarkan tiga keinginan Jokowi, yaitu memenangkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka; meloloskan PSI ke parlemen, dan menggerus suara PDIP. Rekap manual dan Sirekap, kata mereka, diduga dihentikan karena ada perbedaan tajam hasil keduanya.

“Kekacauan rekapitulasi suara berkenaan dengan siasat jahat rezim untuk membajak pemilu dan kelembagaan penyelenggara pemilu. Dengan sendirinya, situasi tersebut membuat legitimasi pemilu runtuh,” lanjut mereka.

Karena hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil menuntut agar:

Seluruh anggota KPU dan Bawaslu mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban karena gagal mengemban amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemilu yang Luber Jurdil. Jika mereka tidak mundur, DKPP harus memberhentikan mereka akibat terlalu banyak pelanggaran fatal dan serius yang dilakukan.

Segera merekrut penyelenggara dan pengawas baru agar pemilu bisa dilaksanakan ulang secara demokratis sebelum periode pemerintahan Jokowi habis.

Mendesak anggota DPR RI menggunakan seluruh hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan di Pemilu 2024, khususnya menggunakan hak angket.

Mendorong agar elemen-elemen demokrasi, baik dari kalangan perguruan tinggi, masyarakat sipil, hingga media untuk mengkonsolidasikan diri dalam rangka menghentikan kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya dalam membajak pemilu dan demokrasi Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis ini terdiri dari gabungan organisasi. Yaitu, PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, YLBHI, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Seluruh Anggota KPU dan Bawaslu Mundur

Eksplorasi konten lain dari SATUKOMANDO.COM

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Kembali ke Atas

Eksplorasi konten lain dari SATUKOMANDO.COM

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca