Merangin Satukomando-com ,Kasus mencuat terkait dugaan praktik tidak wajar dalam rangka pelantikan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, Jambi. Hal ini terungkap lewat sebuah video yang beredar luas di media sosial.

Dalam video tersebut, terlihat sejumlah kepala sekolah dan guru membuka suara kepada Wakil Ketua DPRD Merangin, Fahmi. Mereka menyampaikan keluhan secara terbuka: “Usai dilantik, kami diajak untuk berani bicara. Kami diminta, terpaksa beri 20 juta, tapi berakhir uang dikembalikan, dan kami tetap dimutasi jauh.”

Seorang kepala sekolah dari SD Negeri 253 Bangko pun ikut bercerita. Ia mengaku dipanggil oleh dua orang bernama Pak Tabri dan Sinta menjelang pelantikan. Saat itu disampaikan pernyataan yang membuatnya khawatir: “Kalau pindah itu, Bapak Ibu, kalau tidak penuh ke atas ya penuh ke bawah.” Karena merasa tertekan, ia menyerahkan uang sebesar Rp20 juta — yang diduga sebagai upaya suap — dan menyatakan memiliki buktinya.

Dari pengakuan kepala sekolah tersebut, hal ini harus segera diperiksa secara mendalam oleh APH mengingat sudah terindikasi adanya unsur suap-menyuap yang merupakan tindakan melanggar hukum.

Meskipun uang itu kemudian dikembalikan, keputusan tetap diterbitkan: Surat Keputusan (SK) mutasi tetap turun , walaupun SD 253 Bangko merupakan sekolah unggulan dengan jumlah siswa terbanyak dan meraih penilaian sempurna 100% saat diperiksa BPK sebelumnya.

“Saya tidak mengerti alasannya. Apakah ada dendam tertentu dari pihak Dinas, terutama Pak Tabri? Saya tidak tahu apa masalahnya,” ujarnya dengan kebingungan.

Menanggapi kasus ini, Dinas Pendidikan menegaskan akan menindaklanjuti laporan tersebut secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa seluruh proses — baik pelantikan kepala sekolah maupun mutasi guru — harus berjalan sesuai aturan resmi, bersih dari suap, tekanan, maupun transaksi uang.

Saat ini, warga Bangko dan seluruh masyarakat Merangin menunggu proses pengecekan yang transparan dan tuntas. Mereka berharap kebenaran terungkap, pelaku ditindak sesuai hukum, dan keadilan dapat ditegakkan bagi tenaga pendidik.(DA) Bersambung……