Aceh Timur – Satukomando.com Penolakan keras datang dari sejumlah kepala desa dan masyarakat di Aceh Timur terkait kewajiban mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) tahunan ke Lombok yang menelan biaya hingga Rp17 juta per peserta.

Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Aceh Timur, Saiful Anwar, menyebut program ini tidak relevan dan hanya formalitas.

“Tidur di hotel, dengar materi tak aplikatif, lalu pulang. Tak berdampak apa pun ke pelayanan masyarakat,” ungkap salah satu kepala desa.

Bahkan, dana Bimtek disebut langsung dipotong dari pagu Dana Desa, sehingga mengganggu anggaran pembangunan dan pemberdayaan gampong.

Tokoh masyarakat juga mempertanyakan lokasi pelatihan:

“Mengapa harus ke Lombok? Padahal bisa dilakukan di Aceh dengan biaya jauh lebih murah,” tegas warga Idi Tunong.

Saiful Anwar mendesak audit menyeluruh dan evaluasi total atas kebijakan Bimtek:

“Kami minta aparat hukum dan inspektorat segera turun. Ini pemborosan uang rakyat,” ujarnya.

Masyarakat berharap kebijakan ke depan lebih berpihak pada kepentingan desa, bukan sekadar jalan-jalan menghabiskan anggaran.